• Jl Gajah Mada, No. 17, Jakarta Pusat
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Email Delegasi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 021-6346842 -- FAKS (021) 63855052
8 Area Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung : 1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), 2) Penataan Perundang-undangan (PUU), 3) Penataan dan Penguatan Organisasi, 4) Penataan Tata Laksana, 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 6) Penguatan Pengawasan, 7) Penguatan Akuntabilitas Kerja, 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada tanggal 20 Januari 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mensosialisasikan PERMA 12 Tahun 2016 tentang "TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS", dan pada tanggal 27 Januari 2017 PN Jakarta utara telah merubah tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sesuai dengan PERMA 12 tahun 2016.

Tilang PERMA 12 tahun 2016

Dimana isi dalam PERMA ini pada pasal 4 menerangkan bahwa  "Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar"

Dan pada pada 7 menyatakan bahwa :

Ayat 1 "Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar"

Ayat 2 "Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat."

Ayat 3 "Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu

juga."

dan seterusnya, bagi Masyarakat  / pelanggar yang hendak mendownload PERMA 12 Tahun 2016 dapat me klik link dibawah ini :

 

DOWNLOAD PERMA

 

dan bagi Masyarakat (pelanggar lalu lintas) yang ingin mengetahui besaran denda yang dikenakan pada sidang yang tertera dapat melihatnya dengan meng klik tombol dibawah ini.

 

Lihat Putusan Denda Tilang